Boltim, PojokLensa.com – Menjelang pelaksanaan eksekusi lahan perkebunan yang dijadwalkan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu pada Selasa, 17 November 2026, muncul persoalan baru dari warga Kotabunan Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Haja Mia, istri Haji Jabir, mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa patok yang dipasang dalam proses konstatering oleh pihak pengadilan diduga telah masuk ke area tanah milik suaminya yang diklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Hal tersebut disampaikan Haja Mia saat dikonfirmasi media ini di kediamannya, Desa Kotabunan Barat, Sabtu (14/11/2026). Ia mengaku baru mengetahui adanya persoalan tersebut setelah mendapatkan informasi mengenai proses konstatering terkait perkara sengketa lahan antara Rosdiana Tungkagi sebagai pihak penggugat dan keluarga Lasambu sebagai pihak tergugat.
Menurut Haja Mia, persoalan yang membuat keluarganya keberatan adalah posisi patok yang dipasang petugas pengadilan. Ia menilai titik tersebut justru berada di atas lahan yang selama ini dikuasai dan dimiliki oleh Haji Jabir.
“Kami kaget ketika mengetahui patok yang dipasang saat konstatering ternyata sudah masuk di area tanah kami. Padahal, tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik,” ungkap Haja Mia.
Tidak tinggal diam, setelah proses konstatering oleh PN Kotamobagu, pihak keluarga Haji Jabir berinisiatif menemui Rosdiana Tungkagi di Kotamobagu. Pertemuan itu dilakukan untuk menyampaikan keberatan sekaligus menjelaskan bahwa patok yang dipasang diduga telah memasuki batas tanah milik mereka.
Namun, menurut penuturan Haja Mia, dalam pertemuan tersebut pihak Rosdiana hanya memperlihatkan surat kuasa. Ia mengaku tidak diperlihatkan dokumen kepemilikan lain, termasuk sertifikat tanah yang dapat menjelaskan batas-batas objek yang disengketakan.
Haja Mia juga mengaku menemukan kejanggalan ketika mencermati batas-batas lahan yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.
“Kalau melihat batas-batas yang tertulis dalam surat kuasa itu, lokasinya jauh dari tanah milik kami. Itu yang membuat kami semakin mempertanyakan mengapa patok justru masuk ke lahan Haji Jabir,” jelasnya.
Meski telah menyampaikan keberatan, Haja Mia mengatakan pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Menurutnya, pihak Rosdiana tetap berpegang pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Ia menegaskan, keluarganya tidak bermaksud mengabaikan putusan pengadilan. Namun, mereka juga memiliki hak untuk mempertahankan tanah yang diyakini sebagai milik sendiri.
“Kami akan berupaya mempertahankan tanah kami. Kalau memang harus ditempuh melalui gugatan di pengadilan, kami siap mengikuti proses hukum,” tegasnya.
Haja Mia turut menegaskan bahwa tanah milik Haji Jabir diperoleh melalui transaksi dengan pihak Lumintang, bukan dari keluarga Lasambu. Karena itu, menurutnya, tidak pernah ada riwayat transaksi jual beli antara suaminya dan keluarga Lasambu atas lahan tersebut.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, PN Kotamobagu telah melayangkan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada keluarga Yudi Lasambu selaku termohon eksekusi.
Dalam surat tersebut, eksekusi dijadwalkan terhadap satu bidang tanah perkebunan seluas 5,5 hektare yang disebut terletak di Desa Bulawan Satu, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Boltim.
Perkara itu melibatkan Nadjib Asa’at Thawil dan Rosdiana R. Tungkagi sebagai pihak pemohon eksekusi, berhadapan dengan Walid Lasambu dan pihak lainnya sebagai termohon eksekusi.
Menariknya, dalam surat pemberitahuan tersebut tidak tercantum nama Haji Jabir sebagai pihak dalam perkara maupun termohon eksekusi. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dari keluarga Haji Jabir mengenai dasar pemasangan patok pada lahan yang mereka klaim sebagai milik pribadi.
Kini, menjelang pelaksanaan eksekusi 17 November 2026, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kepastian letak, batas, serta kesesuaian objek eksekusi dengan bidang tanah yang tercantum dalam putusan pengadilan.
Keluarga Haji Jabir berharap pihak terkait dapat memastikan objek eksekusi secara cermat agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya apabila terdapat bidang tanah milik pihak lain yang berada di sekitar lokasi sengketa. (Red)










