Boltim, PojokLensa.com – Proyek pembangunan jalan di Desa Tutuyan III, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material dari aktivitas pengerukan sungai yang belum diketahui legalitasnya. Material tersebut diduga berasal dari badan sungai di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, dan digunakan untuk pekerjaan yang bersumber dari APBD Perubahan (APBD-P) 2026.
Temuan sejumlah wartawan pada Sabtu (7/11/2026) memperlihatkan satu unit ekskavator mengeruk material di badan sungai. Material hasil pengerukan kemudian diangkut menggunakan sejumlah mobil dump truck.
Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas sumber material, terutama karena diduga digunakan untuk proyek pembangunan yang dibiayai uang negara.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut ketersediaan material konstruksi. Pemeriksaan terhadap izin sumber galian, dokumen pembelian, serta kesesuaian material dengan kontrak pekerjaan menjadi hal penting dalam memastikan pelaksanaan proyek pemerintah berjalan sesuai aturan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Boltim, Julkifli Mokoagow, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengaku tidak mengetahui sumber material tersebut.
“Ah kalu itu kita nyanda tau itu no, Torang juga dari dinas nyanda mengarahkan kamana-mana,” ujarnya.
Julkifli juga menegaskan bahwa penggunaan material dari aktivitas pertambangan ilegal tidak diperbolehkan.
“Nimbole, nimbole no, itu tergantung kwaa, tapi coba tanya pa kontraktor no, kage dorang ba bili, atau bagimana-bagimana,” katanya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan material dalam proyek. Apakah asal-usul material telah diperiksa oleh pihak terkait? Apakah penyedia memiliki dokumen pembelian dan bukti legalitas sumber galian?
Inspektorat: PPK dan Penyedia Harus Bertanggung Jawab
Kepala Inspektorat Boltim, Robby Mamonto, mengaku baru menerima informasi mengenai dugaan tersebut. Ia menyebut Inspektorat sedang melakukan audit Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2026 tahap I dan II.
Robby menyampaikan informasi dari wartawan akan diteruskan kepada tim untuk ditindaklanjuti.
Terkait proyek APBD-P 2026, ia menjelaskan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut dijadwalkan pada 2027.
Dalam komunikasi selanjutnya, Robby menyebut informasi tersebut telah diteruskan kepada pihak terkait.
“Sdh tat so diteruskan ke PPK dan penyedia dorang yg musti tanggungjawab,” tegasnya.
Pernyataan ini menempatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa sebagai pihak yang perlu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk asal-usul material yang digunakan.
Legalitas Material Proyek Pemerintah Dipertanyakan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba mengatur perizinan usaha pertambangan. Pasal 158 memuat ketentuan pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin.
Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap aktivitas di Desa Togid harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, status perizinan, dan karakter kegiatan pengerukan.
Dalam pengadaan pemerintah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 juga menjadi dasar pelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan. Dokumen yang memastikan legalitas sumber material juga belum diperoleh.
Redaksi PojokLensa.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kontraktor, PPK, Dinas PUPR, maupun pihak terkait lainnya.
Penggunaan anggaran publik harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran, pihak berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum. (Red)
