Boltim, PojokLensa.com – Polemik penunjukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai Penjabat (Pj) Sangadi atau Kepala Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, terus menuai sorotan. Perbedaan pandangan di kalangan pejabat Pemerintah Daerah kini mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pemerintahan daerah, Uyun K. Pangalima atau yang akrab disapa UKP.
UKP secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim mengevaluasi keputusan tersebut. Bahkan, ia menyarankan agar pengangkatan P3K yang telah ditunjuk sebagai Pj Sangadi dibatalkan karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur persyaratan penjabat kepala desa.
Menurut UKP, alasan Hukum dan Regulasi Terkait Syarat Khusus PNS: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (serta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2024) dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 38), apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa. Regulasi menyebutkan secara spesifik “PNS”, bukan “ASN” secara umum.
Dalam keterangannya kepada media ini, UKP menilai pandangan Asisten I Pemkab Boltim, Hendra Tangel, lebih tepat dibandingkan argumentasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Fitra Damopolii.
“Ada edaran Mendagri soal P3K tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa. Benar pendapat Asisten I dan tidak ada alasan aturan dan kapasitas pendapat dari Kadis PMD,” tegas UKP.
Ia bahkan menyampaikan rekomendasi agar Pemkab Boltim meninjau kembali seluruh keputusan pengangkatan yang telah dilakukan.
“Pendapat saya, gugurkan lagi P3K yang sudah ditunjuk sebagai Pj Sangadi,” ujarnya.
UKP menjelaskan, dikhususkan hanya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan tidak mencakup ASN PPPK.
Dalam ketentuan yang dirujuk UKP, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan kedua status kepegawaian tersebut:
Nomenklatur Khusus PNS: Meskipun PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi secara eksplisit hanya menyebut “PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” sebagai pihak yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota untuk menjadi Penjabat (Pj.) Kepala Desa. PPPK tidak dicantumkan sebagai subjek yang memiliki dasar hukum untuk menduduki jabatan penjabat tersebut
Hal itu, menurutnya, Perbedaan Kedudukan Kepegawaian: PNS memiliki status pegawai tetap yang memungkinkan mekanisme penugasan lintas instansi ke pemerintahan desa tanpa menghilangkan status kepegawaiannya. Sebaliknya, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jabatan dan jangka waktu tertentu, sehingga tidak memiliki skema penugasan sebagai Penjabat Kepala Desa.
Sebelumnya, Asisten I Pemkab Boltim, Hendra Tangel, mengakui adanya persoalan dalam penunjukan P3K sebagai Pj Sangadi. Ia menyebut aturan yang menjadi rujukan secara khusus menggunakan istilah PNS, bukan P3K.
Hendra mengakui, jika dilihat dari ketentuan tersebut, keputusan pengangkatan memang berpotensi bertentangan dengan aturan. Namun, kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan terbatasnya jumlah PNS yang tersedia untuk mengisi kekosongan jabatan Sangadi. Pemkab juga memperkirakan masa penugasan penjabat tidak berlangsung lama karena pemilihan Sangadi serentak direncanakan segera dilaksanakan.
Di sisi lain, Kepala Dinas PMD Boltim, Fitra Damopolii, justru berpandangan bahwa pengangkatan P3K sebagai Pj Sangadi tidak melanggar hukum. Ia beralasan P3K merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana PNS.
Perbedaan argumentasi tersebut membuat polemik ini semakin mengemuka. Sebab, meskipun PNS dan P3K sama-sama berstatus ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, keduanya memiliki ketentuan kepegawaian yang berbeda.
Kini, Pemkab Boltim diharapkan memberikan penjelasan hukum secara terbuka dan melakukan evaluasi agar kebijakan pengangkatan Pj Sangadi memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menimbulkan persoalan administrasi Pemerintahan di kemudian hari. (Red)
