DaerahHukum & KriminalPeristiwa

SHM Haji Jabir Ikut Dipatok, Eksekusi Tanah di Kotabunan Tuai Protes

52
×

SHM Haji Jabir Ikut Dipatok, Eksekusi Tanah di Kotabunan Tuai Protes

Sebarkan artikel ini

Kotabunan, PojokLensa.com – Pelaksanaan eksekusi tanah yang melibatkan pihak pemohon Rosdiana Tungkagi dan keluarga Lasambu selaku termohon di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Selasa (17/11/2026), berlangsung tegang dan menuai penolakan dari sejumlah warga.

Persoalan utama yang memicu keberatan masyarakat bukan semata-mata pelaksanaan eksekusi, melainkan dugaan ketidaksesuaian antara objek tanah yang tercantum dalam amar putusan pengadilan dengan lokasi yang hendak dieksekusi di lapangan.

SHM Haji Jabir Ikut Dipatok, Eksekusi Tanah di Kotabunan Tuai Protes
Haji Jabir saat berada di tanah miliknya yang memiliki Sertipikat SHM, namun sudah terpasang patok dari pihak Rosdiana Tungkagi selaku pihak pemohon.

Salah satu warga yang terdampak, Haji Jabir, secara tegas menyatakan dirinya tidak ingin mencampuri persoalan hukum antara pihak Tungkagi dan keluarga Lasambu. Menurutnya, sengketa kedua pihak tersebut merupakan urusan mereka masing-masing.

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika lahan miliknya turut masuk dalam area yang dipasangi patok untuk kepentingan eksekusi.

“Saya tidak mau campur urusan antara Tungkagi dengan Lasambu. Itu persoalan mereka yang bersengketa. Saya tidak ada kaitannya dengan perkara mereka. Tetapi, karena dalam pelaksanaan eksekusi ini tanah saya juga ikut masuk, maka saya tetap berdiri mempertahankan tanah saya,” tegas Haji Jabir.

Sambil memperlihatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sejak tahun 2010, Haji Jabir meminta pihak pengadilan agar pelaksanaan eksekusi benar-benar dibatasi pada tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan.

SHM Haji Jabir Ikut Dipatok, Eksekusi Tanah di Kotabunan Tuai Protes
Tanah Haji Jabir yang terpasang papan dari pihak pemohon Rosdiana Tungkagi.

“Kalau memang mau eksekusi, silakan eksekusi lahan yang menjadi sengketa atau perkara selama ini. Jangan sampai tanah orang lain ikut terkena,” ungkapnya.

SHM Haji Jabir Dipersoalkan, Panitera Minta Disampaikan kepada Pemohon

Keberatan juga disampaikan oleh keponakan Haji Jabir yang berupaya memberitahukan kepada pihak panitera dan juru sita Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu mengenai keberadaan tanah bersertifikat atas nama Haji Jabir yang disebut telah dipasangi patok oleh pihak pemohon, Rosdiana Tungkagi.

Menanggapi hal tersebut, Panitera Prima Stella Kayadoe, SH, menyampaikan agar keberatan tersebut disampaikan langsung kepada pihak pemohon, Rosdiana Tungkagi. Pihak pengadilan juga menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan putusan pengadilan terkait pelaksanaan eksekusi.

Sementara itu, saat juru sita PN Kotamobagu, Burhanudin Dondo, membacakan surat eksekusi, situasi di lokasi semakin memanas. Sejumlah warga menyatakan keberatan karena menilai objek yang hendak dieksekusi tidak sesuai dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam amar putusan.

Menurut keterangan warga, batas-batas objek sebagaimana tercantum dalam amar putusan berada di kawasan perkebunan Tungow, bukan di wilayah Panang atau kawasan eks HGU yang saat ini telah terdapat permukiman warga.

Perbedaan lokasi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: apakah objek yang hendak dieksekusi benar-benar identik dengan objek tanah yang telah diputuskan oleh pengadilan?

Sebab, dalam pelaksanaan eksekusi perkara pertanahan, kesesuaian identitas, batas, luas, dan letak objek merupakan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan.

Eksekusi Terhenti, Warga Desak Kepastian Objek

Hingga sekitar pukul 16.00 WITA, pihak pemohon, jajaran PN Kotamobagu, serta personel pengamanan mulai meninggalkan lokasi. Pelaksanaan eksekusi tidak dilanjutkan pada hari tersebut.

Wawan, salah satu warga setempat, menyampaikan pandangannya bahwa kemenangan dalam proses persidangan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila objek yang hendak dieksekusi justru dipersoalkan kesesuaiannya di lapangan.

“Walaupun Rosdiana menang di atas kertas, tetapi kalau objeknya tidak sesuai dengan yang disengketakan, fakta di lapangan bisa berbeda,” ujarnya.

Sikap tegas juga disampaikan Ririn, anak dari Gazali Lasambu. Ia menegaskan bahwa keluarga dan masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut sampai keadilan benar-benar ditegakkan.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai keadilan benar-benar dijalankan oleh lembaga pengadilan. Bagaimana bisa dilakukan eksekusi kalau objeknya berada di luar tanah yang disengketakan?” tegas Ririn.

Pengadilan Perlu Memastikan Objek Eksekusi Tidak Merugikan Pihak Lain

Peristiwa di Kotabunan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, khususnya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan.

Eksekusi bukan sekadar membacakan penetapan, memasang patok, kemudian melakukan tindakan di lapangan. Ada kepastian hukum yang harus dijaga, termasuk memastikan bahwa tanah yang dieksekusi benar-benar merupakan objek perkara sebagaimana dimaksud dalam amar putusan.

Apabila terdapat pihak ketiga yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan menyatakan tanahnya ikut masuk dalam area eksekusi, keberatan tersebut patut diperiksa dan diklarifikasi secara serius.

Jangan sampai pelaksanaan putusan yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum justru melahirkan persoalan hukum baru dan berpotensi merugikan masyarakat yang tidak menjadi pihak dalam perkara.

Kini, publik menunggu kejelasan dari PN Kotamobagu mengenai kesesuaian objek eksekusi dengan amar putusan, termasuk bagaimana status tanah yang diklaim Haji Jabir berdasarkan SHM terbitan tahun 2010.

Sebab, satu prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam penegakan hukum adalah putusan pengadilan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, bukan diperluas ke objek tanah yang tidak menjadi bagian dari perkara. (RR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *